Kamis, 27 November 2014

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

KILAS KOTA BOGOR

Polresta Bogor Siap amankan Pemilihan Presiden 2014

28-05-2014

Polresta Bogor Siap amankan Pemilihan Presiden 2014

KBRN, Bogor : Polres Bogor Kota memaparkan rencana pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dalam Rapat Koordinasi Muspida di Mapolresta Jl. Kapten Muslihat, Senin (26/5/2014). Rakor Muspida juga dihadiri Ketua KPU...

Selengkapnya

www.kpu-bogorkota.go.id

Anda Pengunjung Web KPU Kota Bogor Ke:

hit counter

  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box

INFO KPU JABAR

LINTAS PEMILU NASIONAL

Bawaslu Sebaiknya Hanya Urus Sengketa dan Penegakan Hukum Pemilu

27-11-2014

Bawaslu Sebaiknya Hanya Urus Sengketa dan Penegakan Hukum Pemilu

      Yogyakarta, kpu.go.id- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad berpendapat, sebaiknya Bawaslu menjadi lembaga yang hanya mengurus sengketa pemilu dan penegakan hukum pemilu. Adapun pengawasan pemilu sudah mulai diserahkan kepada masyarakat...

Selengkapnya

Parpol Peserta Pemilu 2014

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg

Rabu (30/1/2013), bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, KPU bersama pimpinan dan Kapoksi Komisi 2 DPR RI serta unsur pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, membahas materi muatan pada rancangan PKPU tersebut.

Hadir pada rapat pembahasan tersebut Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Ida Budhiarti, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arif Wibowo bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Purnomo serta Kapoksi Partai Hanura Miryam S. Haryani.

Isu strategis yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut diantaranya tentang dasar hukum penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014. KPU berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun tentang Penyelenggara Pemilu serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar pembuatan PKPU Tahapan Pilpres.

Isu selanjutnya yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak mengalami perubahan. Sementara itu, beberapa elemen teknis penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi pemilih Seperti kebijakan menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih (DPT,  DPTb, DPK, dan DPKTb).

“Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak mengatur apa yang ada di UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang dikenal dengan istilah DPK (Daftar Pemilih Khusus-red), atau pengakomodirin pemilih yang datang pada hari H dengan membawa surat keterangan kependudukan,” ungkap Husni Kamil Manik.

Kemudian, pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri. Namun, di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa untuk pemungutan suara di luar negeri dapat dilakukan pada waktu yang berbeda dengan pemilu di dalam negeri.

Hal lain yang terkait seperti rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga menjadi bahan pembahasan rancangan PKPU Tahapan pilpres tersebut. (ook/red. FOTO KPU/humas)

 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 09.07.2014 07:00

PENGUMUMAN

Pengumuman Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Bogor bisa Anda lihat dan download Disini.

Pengumuman Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 Tingkat Kota Bogor bisa Anda lihat dan download Disini.

Pengumuman Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif DPRD Kota Bogor Pemilu Tahun 2014 bisa Anda lihat dan download Disini.

Link

Link MK 

Link DKPP