Selasa, 23 Oktober 2018

Senin, 23 Oktober 2018 siswa SMKN 3 Kota Bogor melakukan pemilihan Ketua OSIS tahun 2018/2019 melalui sistem e-Voting. Berlangsung di aula SMKN 3 Kota Bogor, sebanyak 1400 siswa ikut berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya.

Komisioner Divisi Teknis, Samsudin hadir untuk melakukan sosialisasi kepada para siswa. “Perangkat e-Voting hanya dimiliki oleh KPU Kota Bogor dan dengan menggunakan e-Voting ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Diantaranya para siswa mendapatkan sosialisasi tentang pemungutan suara.

Siswa SMKN 3 Kota Bogor khususnya pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun diberikan informasi seputar Pilpres dan Pileg 2019 yang dilaksanakan secara serentak diantaranya persyaratan pemilih, peserta pemilu 2019, daerah pemilihan, jumlah surat suara, tata cara pemilihan Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu Samsudin menghimbau agar para siswa mengenali para calon, visi, misinya.

Kepala SMKN 3 Kota Bogor, Uus Sukmawara menuturkan “di bangku sekolah siswa belajar tentang demokrasi tetapi untuk mengimplementasikan dalam hidup bermasyarakat yang dimulai dari kegiatan pemilihan ketua osis melalui e-Voting sangat kami apresiasi. Siswa kelas XI dan XII adalah siswa yang mungkin potensial untuk mengimplementasikan proses demokrasi karena usia rata-rata adalah 17 tahun.” Uus Sukmawara juga menambahkan “untuk kegiatan seperti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS merupakan langkah pertama siswa untuk belajar mengimplmentasikan hidup berdemokrasi.”

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyelanggarakan seminar tentang sosialisasi penindakan pelanggaran pemilu dalam rangka menyambut gebyar sumpah pemuda ke-90 yang diperingati 28 Oktober. Kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi KNPI untuk mewujudkan demokrasi Indonesia berkualitas. Adapun peserta seminar adalah para calon anggota DPRD Kota Bogor Pemilu 2019 dan sebagai pembicara, KNPI mengundang komisioner divisi sosialisasi KPU Kota Bogor, Bambang Wahyu. “Adanya alasan untuk pengaturan kampanye adalah agar pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh partai politik bisa berjalan sesuai dengan koridor,” tutur Bambang Wahyu. 

Sejak 23 September 2018 sudah dilaksanakan kegiatan kampanye terutama di beberapa kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kampanye di media sosial. Bambang Wahyu menambahkan, hal yang perlu dipahami untuk penggunaan media sosial sebagai alat kampanye adalah pemakaian nama partai sebagai nama akun media sosial bukan atas nama pribadi. Akun tersebut harus dilaporkan ke KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bogor akan menyampaikan ke Bawaslu. Jika ada akun pribadi calon legislatif yang menggunakan nama pribadi  maka hal tersebut termasuk pelanggaran.

KPU sudah membuat peraturan yang disepakati bersama misalnya melaporkan dana kampanye tepat waktu dan aturan pemasangan alat peraga kampanye. Partai politik harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati. “Jadi jangan melakukan hal-hal yang sekiranya akan merugikan partai politik,” ucap Bambang Wahyu. “Diharapkan Pemilu 2019 dapat berjalan efektif, kampanye berjalan damai dan demokrasi lebih bekualitas,” tambahnya.

KPU KOTA BOGOR

Link

Link MK 

Link DKPP